Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan 2019

Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan 2019 – JAKARTA – RADAR BOGOR, Presiden Joko Widodo mulai sekarang menggandakan subsidi kesehatan BPJS Kesehatan untuk Orang Tidak Membayar (PBPU) dan Non Pegawai. Kenaikan suku bunga akan dimulai pada awal 2020.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani Jokowi pada 24 Oktober 2019.

Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan 2019

“Dalam rangka meningkatkan kualitas dan dukungan program jaminan kesehatan, maka perlu dilakukan perubahan pada banyak ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan,” kata Jokowi melihat Perpres 75/2019, dikutip dari Selasa. (29/10/2019).

Turun Naiknya Iuran Bpjs Kesehatan

Dalam Pasal 34 Perpres 75/2019, tarif kelas III Mandiri dengan tunjangan tenaga kerja dan perlakuan kelas III naik dari Rp. 16.500 dari Rp 25.500 untuk 42 ribu peserta per bulan.

Selanjutnya, biaya pendaftaran dan tunjangan layanan di kelas II home treatment meningkat dari Rp. 51 ribu seharga Rp. 110.000 per peserta per bulan.

Terakhir, iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dengan manfaat layanan kamar perawatan kelas I berkisar antara Rp80.000 hingga Rp160.000 per anggota per bulan. Kenaikan tarif tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Beberapa orang menganggap kenaikan itu terlalu tinggi. Selain itu, kenaikan tersebut akan berdampak pada masyarakat miskin yang tidak memiliki asuransi, seperti penerima Bantuan (PBI).

Rincian Besaran Tarif Iuran Bpjs Kesehatan Yang Berlaku Mulai Hari Ini Halaman All

Koordinator Support BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan kenaikan tarif Kelas III itu wajib. Sejak awal, saya berharap tarif iuran BPJS Kesehatan Kelas III tidak naik. “Tapi akhirnya muncul,” katanya tadi malam.

Timboel mengungkapkan data Jamsostek menunjukkan ada 99,3 juta orang miskin. Saat ini, jumlah penduduk miskin yang berkontribusi terhadap PDB dan subsidi yang mereka terima dari APBN adalah 96,8 juta.

Artinya, ada sekitar 2,5 juta orang miskin yang akan terbebani oleh kenaikan tagihan medis BPJS. Timboel mengatakan, ada alibi bahwa masyarakat miskin tidak terkena kenaikan BPJS Saúde karena masuk dalam PBI. Namun nyatanya masih banyak masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kelompok PBI. ”Sulit untuk masuk. Karena anggaran negara terbatas”, ujarnya.

Dia mengatakan APBN 2020 menempatkan PDB sebesar 96,8 juta. Tanpa basa-basi, dia mengatakan bahwa di antara PBI diduga masih ada orang kaya yang memainkannya. Meskipun ada banyak upaya untuk membersihkan data, itu tidak benar-benar bersih.

Infografis Iuran Bpjs Kesehatan Yang Batal Naik

Jadi untuk Kelas II, dia dan saya pikir kenaikannya terlalu tinggi. Ia khawatir kelompok ekonomi menengah akan jatuh pada peserta Kelas III. Akibatnya, fasilitas rumah sakit Kelas III akan penuh sesak.

Baca juga :   Makanan Sehat Untuk Kesehatan Rahim Dan Subur, Wajib Diketahui Wanita yang Ingin Program Hamil

Namun, secara umum, dia menerima perpres tersebut. Pasalnya, kenaikan nilai PDB menjadi Rs 42.000 sudah beroperasi sejak Agustus lalu. Juga untuk pegawai negeri sipil (PPU) yang digaji, kenaikan bonus akan dimulai pada Oktober.

Dengan demikian, pendapatan baru BPJS Kesehatan diperkirakan sekitar Rp. 13 triliun. Data tersebut berasal dari selisih kenaikan kontribusi terhadap PDB yang dihitung dari Agustus hingga Desember. Juga pejabat pemerintah.

Namun, dia mengatakan pendanaan baru tersebut masih di bawah defisit anggaran BPJS Kesehatan. Diungkapkan Timboel, defisit BPJS Kesehatan saat ini sebesar Rp. 32,8 triliun.

Infografik: Setelah Ma Batalkan Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan

Dia khawatir sisa defisit akan menjadi transfer factor bagi BPJS Kesehatan periode 2020. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan akan memulai investasinya dalam situasi defisit sekitar 19,8 triliun.

Direktur Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menyambut baik ditetapkannya Perpres tentang kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan.

Alhamdulillah Tentu ini sangat bagus dan patut diapresiasi,” ujarnya. Karena itu merupakan upaya dan komitmen besar pemerintah untuk memastikan program JKN-KIS masyarakat penerima manfaat sampai ke tangan Presiden (mudah) Joko Widodo (Jokowi). iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai tahun 2020.

Kenaikan iuran diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) no. 75 Tahun 2019, terkait perubahan Perpres No. 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Menanti Kepastian Iuran Bpjs Kesehatan

Pasal 34 menunjukkan bahwa peningkatan iuran telah terjadi di semua bagian peserta mandiri sektor nirlaba (PBPU) dan pekerja yang menganggur.

Umumnya gaji anggota Kelas 1 akan naik menjadi Rp. 160.000, dari Rp. 80.000 yang lalu, kelas 2 ex-RP. 51.000 naik menjadi Rp 110.000 dan tarif kelas tiga yang sebelumnya Rp 25.500 menjadi Rp. 42.000.

Selain peningkatan untuk peserta mandiri, juga direncanakan peningkatan bagi peserta penerima bantuan keuangan (PBI). Dari sebelumnya Rp 23.000 menjadi Rp 42.000.

Dapatkan pembaruan harian tentang berita terpilih dan berita terkini dari . Ayo gabung di grup Telegram “News Update”, caranya klik link https://t.me/comupdate dan gabung. Pertama, Anda perlu menginstal aplikasi Telegram di ponsel Anda.

Tolak Kenaikan Iuran, Buruh Gruduk Kantor Bpjs

Berita Terkait Temui Netflix, Perusahaan Sri Mulyani Yang Jalankan Pajaknya Tak Hanya Kontribusi BPJS, Sistem Fee Akan Naik Di 2020 Dia Sering Tidur Selama Program, Mungkin Mengalami Hipersomnia Selamat Ulang Tahun Diego Maradona, “Tangan Tuhan” Janji dari orang tua tunggal untuk bayi …

Baca juga :   Cara Cek Bpjs Kesehatan Tanpa Kartu

Jixie mencari informasi yang sangat cocok dengan minat dan pilihannya. Seri artikel ini disajikan sebagai artikel kurasi yang sesuai dengan minat Anda.

Babak 16 Besar Hylo Open 2022: Perang Saudara Putra, Peringkat Leo/Daniel vs Dunia Dibaca 4.580 kali

Detail Anda akan digunakan untuk verifikasi akun saat Anda membutuhkan bantuan atau saat peristiwa khusus terdeteksi di akun Anda. Peningkatan manfaat BPJS kesehatan orang marah. Hal ini terlihat dari kicauan di Twitter yang sebagian besar negatif. Namun, apakah peningkatan manfaat BPJS kesehatan yang seharusnya dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia benar-benar buruk?

Spbi Jombang Tolak Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan Dan Revisi Uu Ketenagakerjaan

Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan iuran BPJS kesehatan hampir 100% pada 1 Januari 2020 menjadi perbincangan dunia internet dan online. Peserta dipecat karena meningkatkan premi asuransi kesehatan wajib akan meningkatkan beban keuangan mereka.

Dengan Keputusan Presiden no. 75 Tahun 2019 yang mengatur tentang jaminan kesehatan, iuran BPJS Kesehatan Mandiri Kelas I naik 100% menjadi Rp160.000 per bulan, Kelas II naik 115,68% menjadi Rp110.000 dan Kelas III naik 64,7% menjadi Rp. Rp42.000.

Lonjakan tersebut menjadi tontonan publik, tak terkecuali para netizen jagat Twitter. Banyak aktivis di akun Twitter lain juga membahas pro dan kontra peningkatan cakupan BPJS kesehatan.

Menurut data Emprit Drone Academy bekerjasama dengan Universitas Islam Indonesia sejak 25 Oktober hingga 4 November 2019, mayoritas hashtag yang ditetapkan terkait kenaikan iuran BPJS kesehatan berbeda dengan kenaikan iuran jaminan kesehatan.

Kenaikan Iuran Bpjs Dan Misi Jaminan Kesehatan Semesta

Lima hastag dengan tweet terbanyak adalah #BPJSMenyusahnakrakyat (1.193 tweet), #BPJSSRentenir (729 tweet), #BPJSKesehatan (622 tweet), #BoikotBPJS (585) dan #BPJSDebtCollector (431 tweet).

Dr. peluit Gia Pratama memicu perdebatan BPJS kesehatan setelah ia membagikan konten Instagram @Bisniscom terkait pernyataan Menteri Kesehatan Terawan yang ingin menyumbangkan gaji pertamanya untuk menutupi pemotongan BPJS kesehatan.

Gia Pratama juga memposting tweet bahwa dia ingin mengikuti jejak menteri. Tweet singkat yang diakhiri dengan kalimat “Saya harap pegawai BPJS juga ikut”, di-retweet 2.600 kali.

Mantaaaaaapp Saya juga akan ikut menteri memberikan iuran BPJS dikurangi uangnya. Karyawan BPJS diharapkan melakukan hal yang sama. pic.twitter.com/D42WEHuz1B—Dr. Gia Pratama (@GiaPratamaMD) 26 Oktober 2019

Kabar Baik: Iuran Bpjs Kesehatan Turun Mulai 1 Mei 2020

Saat itu, akun @liem_id juga menjadi salah satu yang mengkampanyekan wacana kenaikan iuran BPJS kesehatan di Twitter. RUU tersebut menyoroti berita bahwa BPJS Kesehatan akan membayar Rp. 30 juta

“Agar adil, jika peserta tidak menggunakan layanan BPJS kesehatan selama satu tahun, mereka akan diganti hingga Rp 30 juta,” tweetnya pada 1 November 2019.

Baca juga :   Web Tes Kesehatan Mental

@liem_id mengakhiri tweet dengan kalimat “Apakah Anda setuju? RT keras!” dan tweet tersebut menerima sekitar 1.900 retweet. Jika melihat histori tweet, akun tersebut memang aktif men-tweet berita terkait politik, termasuk subsidi BPJS kesehatan.

Selain kedua akun tersebut, @gloriakaraja juga men-tweet detail tentang penyalahgunaan sosial BPJS Kesehatan. Tweet tersebut sejak 2 November 2019 telah mendapatkan 1.700 retweet.

Sejumlah Masyarakat Keluhkan Iuran Bpjs Naik 100 Persen

Alur Penghapusan BPJS: 1. Semua akan menjadi kontributor 2. Iuran meningkat 100% dari Januari 2020 3. Direktur Utama: lebih murah dari pulsa 4. Iuran tidak langsung dibayarkan 5. Ada kuota pembayaran iuran BPJS 6 . Manajemen membingungkan saat menggunakan 7. Kualitas buruk — Gloria Karaja (@gloriakaraja) 2 November 2019

Akun yang mulai beroperasi di Twitter pada November 2018 ini memiliki deskripsi identitas sebagai “My School Universe”. Akun tersebut memiliki 154 pengikut dan sering berkicau tentang politik.

Dengan demikian, Yunarto Widjaja juga ditempatkan pada posisi yang berbeda terkait peningkatan iuran BPJS kesehatan. Ketua Charta Politica Indonesia mengaku bersedia menaikkan harga BBM Rp. 500 untuk menutupi kekurangan Jaminan Kesehatan Nasional alih-alih meningkatkan iuran BPJS kesehatan.

Secara pribadi, saya bersedia menaikkan Pertamax dan Pertalite sebesar $500 (terutama untuk pekerja mobil) untuk menutupi pemotongan anggaran BPJS daripada membayar semua orang…. — Yunarto Wijaya (@yunartowijaya) 1 November 2019

Rencana Kenaikan Iuran Bpjs Kesehatan Pada Awal Tahun 2020

Tweet Yunarto juga diapresiasi dengan sekitar 1.600 retweet dan 4.800 likes. Yunarto yang bergabung dengan Twitter pada 2009, sudah memiliki 335.944 pengikut.

Namun, yang menjadi persoalan kenaikan iuran BPJS kesehatan adalah sikap robot terhadap pemerintah berbeda?

Dari perusahaan droneemprit, skor bot keseluruhan untuk topik peningkatan iuran BPJS kesehatan adalah 1,74 dari 5. Artinya topik ini tidak berbasis bot.

Secara keseluruhan rating bot post untuk topik secara keseluruhan adalah 1,85 dari 5, artinya keberadaan bot tidak merangsang topik untuk didiskusikan.

Infografik: Rincian Iuran Bpjs Kesehatan 2020

Dalam sistem chat, puncak diskusi tentang peningkatan iuran BPJS kesehatan terjadi pada 30 Oktober 2019. Saat itu, ada 5.603 komentar dalam satu hari. Dari total ini, hanya 2,96% tweet yang memiliki skor bot 5 [skor tertinggi]. Mayoritas bot 1 mendapat 52,88% dari total tweet.

Selain kontroversi pendapatan BPJS Kesehatan yang meningkat dan defisit yang besar, keberadaan BPJS Kesehatan memiliki tujuan yang baik, yaitu memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hasil survei dari Bisnis.com, Indonesia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *